Kabupaten Kendal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah
yang berbatasan secara administratif dengan Laut Jawa di sebelah Utara,
Kota Semarang di sebelah Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung, dan berbatasan dengan
Kabupaten Batang di sebelah Barat. Letak Kabupaten Kendal yang
berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang menjadi ibu kota Jateng
turut memengaruhi perkembangan wilayahnya. Letaknya yang berada di jalur
Pantai Utara juga memberikan keuntungan dalam pengembangan pembangunan
daerah.
Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109" 40"-110" 18" Bujur Timur dan 6" 32"-7" 24" Lintang Selatan dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 1.002,23 km2 atau 100.223 hektar dengan ketinggian diatas permukaan laut berkisar antara 4-641 m. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu: daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar 25 C. Kemudian daerah perbukitan sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai disebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27 C. (Kendal Dalam Angka 2009, BPS 2010)
Secara geografis Kabupaten Kendal terletak pada posisi 109" 40"-110" 18" Bujur Timur dan 6" 32"-7" 24" Lintang Selatan dengan luas wilayah keseluruhan sekitar 1.002,23 km2 atau 100.223 hektar dengan ketinggian diatas permukaan laut berkisar antara 4-641 m. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu: daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu berkisar 25 C. Kemudian daerah perbukitan sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai disebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl dan suhu berkisar 27 C. (Kendal Dalam Angka 2009, BPS 2010)
Kendal – Sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa
Tengah, kabupaten kendal memiliki kekayaan daerah dan sikap kebersamaan
masyarakat, sehingga menjadi potensi besar sebagai modal untuk membangun Kabupaten Kendal. Oleh
karena itu bupati harus bekerja keras dengan keikhlasan dan kejujuran. Sebagai
daerah yang memiliki potensi besar, Kendal sudah mempunyai kawasan ekonomi
khusus (KEK) yang menyatu dengan kawasan pelabuhan niaga kendal. Pelabuhan dan
potensi nelayan merupakan sentra pertumbuhan ekonomi, selain pertanian dan
perkebunan.
Hal
tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo ketika melantik dr
Widya Kandi Susanti MM dan H Mukh Mustamsikin S.Ag. M.Si. Sebagai Bupati dan
Wakil Bupati Kendal periode 2010 – 2015 pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten
Kendal di Pendapa Kabupaten Kendal, Senin (23/8) sore.
Hadir
pada acara pelantikan jajaran DPP PDIP, pejabat Pemrov Jawa Tengah, DPRD
Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Kendal, Muspida, SKPD, Camat, Kepala
Desa, Lurah serta tamu undangan lainnya.
Lebih
lanjut Gubernur menyampaikan, seorang pemimpin harus memenuhi empat syarat.
Pertama, pemimpin memegang komando tidak hanya memberi perintah, juga
mengontrol jalanya pemerintahan. Kedua, pemimpin harus bijaksana seperti
seorang ayah. Pemimpin juga harus dapat dipercaya dan jadi teladan. Pemimpin
harus dapat menjadi sahabat bagi semua lapisan masyarakat.
Gubernur mengemukakan, dari
segi kemampuan keuangan daerah, potensi anggaran
pembangunan Kendal 2010 mencapai Rp.894,841 miliar, Rinciannya APBD KendalRp.828,122 miliar, bantuan Pemprov Jateng Rp.30,128 miliar dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) pemerintah pusat Rp 36,591 miliar. Sedangkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kendal masih rendah, hanya Rp.75,733 miliar. Rendahnya pendapatan
asli menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi masih besar.
Oleh karena itu kemandirian otonomi daerah bukanlah kemandirian ekslusif.
Pemkab harus memerlukan koordinasi; komunikasi serta bekerja secara sinergi
antar Kabupaten/kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pada kesempatan itu,
Gubernur memberikan contoh dan menyayangkan, masih adanya sejumlah
Kabupaten/Kota yang pimpinannya enggan diundang oleh Gubernur. Padahal faktanya
sebagian besar daerah masih bertumpu pada APBN dan APBD Provinsi.